09.56
Syafar Mapalang
PANGKEP -- Hasil inventarisasi kerugian pascabencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pangkep dan Barru, belum lama ini, menunjukkan fakta mencengangkan.
Jika inventarisasi awal kerugian materi yang ditimbulkan hanya berkisar Rp 2 miliar, maka pada inventarisasi terakhir ini kerugian disebutkan sudah menembus angka Rp 14 miliar. Yang terparah adalah di sektor perikanan khususnya budidaya ikan dan udang atau tambak. Data Dinas Perikanan dan Kelautan Pangkep menyebutkan, tambak yang mengalami kerugian akibat banjir luasnya mencapai 2.386,25 hektare. Wilayah terluas yang mengalami kerugian adalah Kecamatan Pangkajene yakni 900,65 hektare. Disusul Kecamatan Segeri 530,95 hektare, dan Kecamatan Ma'rang 311,5 hektare. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pangkep Ir Natsir Sulaiman MSi mengatakan, hasil inventarisasi kerugian pascabanjir itu sudah dilaporkan ke pusat yakni Kementerian Kelautan. Natsir yang dihubungi lewat telepon kemarin mengaku berada di Jakarta mendampingi Bupati H Syamsuddin A Hamid menghadap Menteri Kelautan Fadel Muhammad. "Bupati langsung tanggap, bahkan kemarin (Rabu, red) bupati menghadap ke Menteri Kelautan untuk melaporkan apa yang dirasakan para petani tambak di Kabupaten Pangkep," ujar Natsir. Dari hasil pertemuan itu kata dia, Menteri Kelautan merespons permohonan bantuan tersebut, dan siap merealisasikannya. "Akan ada bantuan dari Menteri Kelautan. Makanya kita usulkan juga ke pusat permohonan bantuan itu," katanya. Penggantian kerugian semua yang dinyatakan hayut hanya akan dinilai dengan bibit benur atau nener bukan ikan atau udang siap panen. Selain itu, pemerintah juga akan membantu dari segi pupuk dan pakan tambak, yang termasuk sarana produksi benur dan nener. "Yang jelas setiap petani kita hitung benur dan pakannya. Kita nilai Rp 7,5 juta per hektare," terangnya. Hal sama dirasakan para petani padi di mana tanaman padi mereka yang telah dipupuk harus mengalami puso alias gagal tumbuh karena terendam banjir hingga mengalami kerusakan. Akibatnya, para petani mulai mempersiapkan pembenihan ulang. Kepala Badan Ketahanan Pangan Pangkep Ir M Jafar MSi secara terpisah mengungkapkan, hingga saat ini data yang sementara dikumpul oleh tim yang melakukan inventarisasi ke petani, tanaman padi kemungkinan besar mengalami puso mencapai 965,61 hektare. Dari jumlah tersebut, 80 persen di antaranya berpeluang sangat besar mengalami kerusakan. Namun 20 persen sisanya, juga sudah bisa dikatakan puso. "Untuk seluruh wilayah Pangkep yang terendam banjir sebanyak 965,61 hektare. 70 hingga 80 persen kemungkinan besar gagal. Tetapi penentuan puso atau tidaknya dilakukan oleh pengamat hama. Itu yang melakukan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria khusus," ujar Jafar. Data dari lapangan itu terbanyak di Kecamatan Minasaten'ne, mencapai 200 hektare. Ada sembilan kecamatan yang kemungkinan besar padinya akan mengalami puso. Kecamatan itu antara lain, Mandalle, Ma'rang, Segeri, Labakkang, Bungoro, Pangkajene, Minasate'ne, Tondong Tallasa, dan Balocci. "Tim akan menentukan calon petani calon lokasi (CPCL) yang akan mendapatkan bantuan berupa benih yang akan ditindak lanjuti oleh Dinas Pertanian selaku leading sector," paparnya. Pemerintah Kabupaten Barru, juga menyalurkan bantuan kepada para korban bencana seperti angin kencang di Mallusetasi dan Teneta Rilau. Bantuan tersebut berupa uang dan makanan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barru, Hj St Nasriah Majid mengatakan, warga yang terkena bencana alam akan mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten meski nilainya tidak terlalu besar. "Sebagian sudah kami berikan bantuan, bahkan Bupati Barru Andi Idris Syukur menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada korban," katanya, Kamis 20 Januari. Menurut dia, warga yang terkena bencana alam tentu akan mendapat bantuan, namun membutuhkan proses. Seperti halnya bencana longsor di Jeppee, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru. "Bantuan yang akan disalurkan terlebih dahulu akan dirapatkan dengan tim," katanya. Saat ini lanjut dia, persediaan bantuan di gudang cukup banyak di antaranya, ada mi instan dan air mineral. Bantuan tersebut berasal dari Pemprov Sulsel. Sebenarnya, kata dia, bantuan yang datang dari provinsi cukup banyak namun hanya disiapkan sekitar 40 dos karena pemkab khawatir jangan sampai bahan makanan itu kedaluwarsa jika tinggal terlalu lama.
0 komentar:
Posting Komentar