Puluhan Bupati “Curhat” ke Komisi III DPR

Puluhan bupati dan perwakilan 70 kabupaten dari seluruh wilayah di Indonesia mendatangi gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Komisi III DPR. 

Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini menyampaikan sejumlah persoalan terkait keamanan, perundang-undangan, dan masalah hukum yang dihadapi kepala daerah. Kedatangan para Bupati tersebut diterima Komisi III dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin.

Dalam kesempatan tersebut, para bupati memaparkan berbagai masalah krusial di wilayahnya. Bupati Tanah Datar, Shadiq Pasadigoe misalnya, menyampaikan berbagai masalah di seputar Pemilukada. 

Menurutnya, selama ini para calon bupati mesti mengeluarkan biaya tinggi dalam mengikuti Pilkada. "Selain itu, banyak bupati yang terjerat masalah hukum sehingga kesulitan menjalankan tugasnya," ujar Shadiq dalam keterangannya yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Selasa malam 8 Februari 2010.

Untuk itu, Shadiq mewakili rekan bupati lainnya meminta Komisi III mendukung tetap berjalannya layanan publik meski bupati yang bersangkutan tersangkut masalah hukum.

Sementara itu, Direktur APKASI, Rudy Alfonso menambahkan, umumnya persoalan para kepala daerah itu berkisar pada tiga pokok masalah.

Pertama, menyangkut perkara Pemilukada yang diproses di Mahkamah Konstitusi. Inkonsistensi putusan MK terhadap sengketa Pemilukada menyebabkan berbagai masalah lain di daerah. Untuk itu, pihaknya meminta Komisi III agar mendorong adanya majelis kehormatan di Mahkamah Konstitusi dengan anggota yang berasal dari luar.

Kedua, daerah menghadapi masalah keamanan terkait aksi terorisme. Semestinya, penanganan keamanan dikoordinir pemerintah pusat dengan memperhatikan kearifan lokal. Pihak penanggung jawab keamanan nasional mestinya punya mengantisipasi gangguan keamanan di daerah.

Ketiga, banyak produk hukum dari pemerintah pusat yang sulit diterapkan di daerah. Sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan di berbagai sektor. "Persoalan tersebut akan selesai jika ada sinkronisasi produk hukum antara pusat dan daerah. Kami berharap Komisi III membantu memberikan solusi soal ini," ujar Rudy Alfonso.

Usai menerima keluhan para bupati tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, pihaknya melihat ada tiga hal besar yang dapat disimpulkan usai acara Rapat Dengar Pendapat itu.

Yaitu, soal tingginya biaya Pemilukada yang terjadi di hampir seluruh daerah, ancaman oknum-oknum dari PPNS, anggota Polri, Kejaksaan hingga KPK. Untuk itu, Aziz pun berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. "Perlu dibentuk rapat gabungan antara Komisi II dan Komisi III terkait isu legislasi yang berkendala di daerah," ujarnya.

sumber : Vivanews.com