Strategi RI Jadi 10 Raksasa Ekonomi 2025

VIVAnews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), kementerian terkait, pihak swasta, dan pemerintah daerah telah memulai penyusunan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi 2011-2025.

Program tersebut guna mendukung Indonesia menjadi kekuatan 10 besar dunia pada 2025 dan selanjutnya enam besar dunia pada 2050, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi riil dipatok sebesar 7-8 persen per tahun secara berkelanjutan.

Master Plan ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Maret 2011, dan hasilnya akan diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan proyek-proyek tertentu pada awal April 2011.

"April akan di-launch Presiden mengenai detail proyeknya," kata Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maruhum Batubara, kepada VIVAnews.com di Jakarta.

Lantas, bagaimana strategi penyusunan master plan atau rencana induk tersebut?

Berdasarkan paparan Bappenas, strategi penyusunan master plan meliputi tiga elemen utama:

Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia. Yakni, membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus berbasis sumber daya unggulan (komoditas).

Enam koridor ekonomi tersebut adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan-Sulawesi, Maluku Utara, Bali-NTT, dan Papua-Maluku.

Kedua, memperkuat konektivitas nasional, yang meliputi konektivitas antarpulau (moda sesuai geografis pulau). Program ini menghubungkan daerah perdesaan dengan pasar lokal, selanjutnya pedalaman dengan pusat pertumbuhan.

Konektivitas antarpulau tersebut berupa sarana dan prasarana, terutama laut, untuk mendistribusikan produk ke luar dan dalam pulau serta sebagai pintu perdagangan ekonomi nasional.

Sementara itu, yang ketiga adalah konektivitas internasional, yaitu kemampuan untuk mengangkut barang dan jasa antarnegara secara cepat, murah, aman, dan dengan tingkat prediktibilitas yang tinggi.

Berdasarkan data Bappenas, konektivitas sangat diperlukan sebab lemahnya konektivitas akan menjadi salah satu penyebab disparitas. Akibatnya, ekonomi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Dampak lainnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, disparitas pembangunan, serta penanggulangan kemiskinan relatif lambat.